Suara rakyat indonesia| Rokan Hilir — Gelombang kritik dan kekecewaan masyarakat Rokan Hilir terus membesar setelah mencuatnya kabar bahwa Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, diduga menjadi pihak yang meminta pengadaan mobil dinas baru berupa Toyota Alphard putih dengan harga mencapai Rp 1,2 miliar.
Kabar ini membuat masyarakat terperangah. Di tengah kondisi ekonomi yang serba sulit, pengangguran meningkat, dan infrastruktur dasar di banyak kecamatan masih memprihatinkan, masyarakat merasa keputusan tersebut semakin menunjukkan bahwa pejabat tidak merasakan apa yang dirasakan rakyatnya.
Sementara masyarakat berhemat hingga titik terakhir, pejabatnya justru diduga mengutamakan kenyamanan pribadi.
Instruksi Presiden untuk Efisiensi Seolah Tidak Dianggap
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas: efisiensi anggaran di seluruh daerah. Pemda diminta mengutamakan program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat, bukan fasilitas mewah pejabat.
Namun, masyarakat menilai Jhony Charles justru menjadi contoh nyata pejabat daerah yang tidak mengindahkan arahan tersebut.
Isu yang berkembang menyebutkan bahwa permintaan mobil dinas baru datang langsung dari sang Wakil Bupati, dengan jenis dan spesifikasi kendaraan yang termasuk kategori mobil mewah pejabat negara tingkat pusat, bukan untuk level daerah.
Bagi masyarakat, ini bukan sekadar ketidaktepatan kebijakan, tetapi bentuk pengabaian terhadap kondisi rakyat dan instruksi Presiden.
Masyarakat Merasa Dikhianati
Kekecewaan masyarakat bukan tanpa alasan. Banyak warga mengeluhkan kondisi ekonomi yang semakin menekan:
Harga sembako terus meroket,Infrastruktur banyak yang rusak parah,Layanan publik masih banyak bermasalah,Banyak keluarga yang bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat menilai Wakil Bupati seharusnya memberikan contoh kesederhanaan, bukan justru menampilkan simbol-simbol kemewahan baru.
“Kami tidak anti pejabat. Tapi janganlah di saat rakyat menderita, pejabatnya malah memilih mobil miliaran. Itu menusuk hati,” keluh warga.
Alphard Rp 1,2 Miliar: Kepentingan Siapa?
Isu pembelian Alphard ini memicu pertanyaan keras dari publik: apa urgensi Wakil Bupati membutuhkan mobil super mewah?
Banyak warga menduga bahwa permintaan itu datang dari keinginan pribadi, bukan kebutuhan jabatan yang mendesak.
Masyarakat mempertanyakan:
1. Mengapa harus mobil kelas premium?
2. Mengapa tidak pakai mobil dinas standar seperti wakil bupati di banyak daerah lainnya?
3.pakah kondisi keuangan daerah sedang begitu longgar sampai bisa membiayai kendaraan miliaran?
Pertanyaan ini terus bergulir, namun pemerintah daerah seakan bungkam—membiarkan publik terus berspekulasi.
Simbol Ketidakpekaan Pejabat
Di berbagai forum diskusi, masyarakat menyebut keputusan ini sebagai “pamer kemewahan di atas penderitaan rakyat”.
Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, langkah Wakil Bupati dianggap sebagai simbol dari:
Ketidakpekaan sosial,Ketidakpedulian terhadap rakyat,Hilangnya empati pejabat terhadap kondisi daerah.
Pengadaan mobil mewah ini bahkan disebut sebagai pukulan moral bagi masyarakat yang sudah berjuang keras mempertahankan hidup mereka.
Publik Menuntut Penjelasan Terbuka
Hingga kini, tidak ada klarifikasi tegas dari pihak Wakil Bupati. Diamnya pemerintah daerah justru menambah kecurigaan publik bahwa pengadaan ini memang sesuai dengan keinginan pejabat tertentu.
Masyarakat menuntut:
1.Penjelasan siapa yang mengusulkan mobil baru 2.Apa dasar dan urgensinya 3. Berapa anggaran yang dipakai 4. Mengapa jenis mobil mewah dipilih dalam kondisi fiskal yang sulit.
Transparansi menjadi tuntutan utama, karena masyarakat merasa anggaran miliaran rupiah seharusnya menjadi bagian dari kepentingan publik, bukan fasilitas pejabat yang justru memperlebar kesenjangan.
Wakil Bupati Disorot Tajam
Nama wakil bupati Jhony Charles kini menjadi subjek pembicaraan publik paling panas di Rokan Hilir.
Masyarakat menilai di tengah tekanan ekonomi seperti saat ini seorang pemimpin bukan hanya harus bekerja keras, tetapi juga harus memberikan contoh moral dan keteladanan.
Namun keputusan—atau dugaan permintaan—mobil dinas mewah justru membawa kesan bahwa kepentingan fasilitas pribadi lebih diutamakan daripada kebutuhan rakyat.
Penutup
Ketika seorang pejabat memilih kemewahan di saat rakyat memilih bertahan hidup dengan segala keterbatasan, maka jarak antara rakyat dan pemimpinnya semakin lebar.
Dan bagi masyarakat Rokan Hilir, keputusan pengadaan mobil miliaran ini adalah simbol nyata bahwa suara rakyat belum menjadi prioritas utama di pemerintahan daerah.
Editor : Redaksi