Suara rakyat indonesia| Kampar – Siak Hulu | Pemerintah Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul keberangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa Baru, Zakir, SH, bersama Sekretaris Desa serta sejumlah perangkat desa yang disebut-sebut mengikuti kegiatan study tour ke Malaysia di tengah kebutuhan pelayanan administrasi masyarakat yang masih tinggi.
Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, rombongan pemerintah desa berangkat pada Jumat (21/11/2025). Sejak itu, pelayanan di kantor desa dikabarkan sempat terganggu karena pimpinan tidak berada di tempat.
"Kami datang untuk mengurus surat penting, tapi tidak ada pimpinan. Mereka pergi entah kapan pulang. Sangat mengecewakan,”
ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Sabtu (22/11/2025).
Selain meninggalkan pelayanan publik, masyarakat juga menyoroti sumber pembiayaan kegiatan tersebut. Bila perjalanan dinas menggunakan Dana Desa atau anggaran pemerintah lainnya, maka wajib ada:
dasar hukum dan izin yang jelas,
tujuan yang bermanfaat bagi pembangunan desa,
serta laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Seorang pemerhati kebijakan publik di Riau menilai keberangkatan aparatur yang menghambat pelayanan merupakan persoalan serius.
"Jika keberangkatan itu tidak memiliki urgensi yang jelas dan justru mengganggu pelayanan masyarakat, tentu dapat diduga bertentangan dengan asas akuntabilitas dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada publik,” tegasnya.
Wartawan mencoba mengonfirmasi Pj Kades Zakir SH terkait agenda dan legalitas perjalanan tersebut pada Minggu (23/11/2025). Zakir memberikan jawaban singkat:
"Saya saat ini lagi di bandara mau pulang ke Indonesia. Kami berangkat Jumat kemarin,”
ujarnya zakir
Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Pj Kades maupun Sekdes belum memberikan keterangan resmi mengenai:
tujuan kegiatan,
urgensi keberangkatan,
serta transparansi anggaran perjalanan tersebut.
Sorotan publik kini juga mengarah kepada Pemerintah Kecamatan Siak Hulu dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar agar melakukan evaluasi dan memastikan tidak ada potensi pelanggaran penggunaan anggaran negara maupun penyalahgunaan wewenang.
Tim media masih berupaya mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pihak kecamatan dan DPMD untuk mengonfirmasi kebenaran serta legalitas perjalanan tersebut
✍️✍️ Sapi'i